Disdik Kota Mataram Pertanyakan PP SK Honda Bagi Operator Sekolah Kabupaten Lombok Timur

Diterbitkannya 660 SK Honor Daerah bagi Operator Sekolah jenjang TK-SMP dan OPD Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur Senin (14/8) membu...

Diterbitkannya 660 SK Honor Daerah bagi Operator Sekolah jenjang TK-SMP dan OPD Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur Senin (14/8) membuat honorer Kota Mataram mempertanyakan kapan mereka akan diberikan SK seperti rekan-rekannya di Kabupaten Lombok Timur.

Sebelum Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat juga telah menerbitkan 1.100 SK Honda bagi Guru dan Operator Sekolah, dan akan segera diterbitkan juga SK Daerah untuk honorer di Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu dekat. 

Di Grup Dinas Pendidikan Kota Mataram, salah seorang honorer mengunggah photo penyerahan SK Honorer di Kabupaten Lombok Timur seraya menulis sebuah status "Kota Mataram kapan?"

Melihat status tersebut, beberapa honorer lain juga memberikan komentar yang seolah-olah sangat ingin seperti teman-teman seperjuangannya di kabupaten lain.

Namun, keseriusan dan antusiasme mereka tersebut terbantahkan ketika Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Mataram, Hj. Sabariah mempertanyakan PP terkait di-SK-kannya GTT dan Operator Sekolah. "Coba teman-teman Operator tunjukkan Pemkot Mataram UU/PP terbaru yang mengatur tentang kepala daerah boleh menerbitkan SK Honda/PTT/GTT" jelas Ria Sabariah membalas komentar dan status para honorer.

Honorer lainnya pun mengirimkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah menugaskan honorer melalui SK yang harus disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Setjennya.

Sontak Kasubag membalas komentar tersebut dengan tulisan, "Kan itu jelas2 judulnya Peraturan Menteri (PERMEN) bukan Peraturan Pemerintah (PP). PERMEN tdk bs ngalahkan PP... Tdk bs sembarang Kepala Derah nerbitkan SK hrs ada Dasar Hukumx."

Merujuk pada Permendikbud nomor 8 Tahun 2017, sejatinya Pemerintah Daerah harus menerbitkan SK kepada Guru Honorer karena dengan SK dari kepala daerah diharapkan honorer dapat mengajukan diri ikut sertifikasi atau mendapat tunjangan lainnya, dan mendapat NUPTK.