Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Mustaghfirin Amin mengat...
Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Mustaghfirin Amin mengatakan pihaknya melakukan penyelarasan terhadap sejumlah jurusan di SMK.
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan berbagai penyelarasan. Sejumlah jurusan yang tidak lagi laku, akan ditutup," ujar Mustaghfirin di Jakarta, Jumat.
Sementara, bagi jurusan yang akan ditutup namun masih ada siswanya maka akan dilakukan penggabungan."Jurusan-jurusan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman contohnya teknik radio, bangunan dan batu," ujar dia.
Ke depan, jurusan yang ada di SMK adalah yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan SMK tersebut bisa diserap oleh industri.
Selain disesuaikan dengan kebutuhan industri, Mustaghfirin menilai syarat lainnya adalah jurusan tersebut disenangi siswa."Serta bisa dijalankan oleh siswa itu."
Pihaknya juga melirik ekonomi kreatif sebagai salah satu jurusan di SMK.
"Masa depan itu adalah jasa, jadi perlu ada standarisasinya," katanya.
Mulai tahun 2016 lulusan 200 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rujukan di Tanah Air akan mendapatkan sertifikat profesi.
Dengan demikian, lulusan SMK tidak hanya mendapatkan ijazah ketika lulus tetapi juga sertifikat profesi. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sertifikat profesi itu, lanjut Mustaghfirin, menggunakan lambang Garuda yang diakui oleh negara-negara lain termasuk dalam ASEAN.
"BSNP yang menilai dan menverifikasi SMK itu, misalnya, SMK itu buka jurusan otomotif, BSNP yang menilai apakah itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak," katanya.
Dengan demikian, dia mengharapkan tidak ada lagi satuan pendidikan yang sembarangan dalam menyelenggarakan pendidikan. Mustaghfirin menargetkan sebanyak 1.650 SMK akan menjadi sekolah rujukan. Sekolah-sekolah rujukan itu nantinya akan menjadi tempat uji kompetensi bagi SMK-SMK lainnya. Saat ini, ada sekitar 12.000 SMK di Tanah Air.
"Pemberian sertifikat itu gratis, karena menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ujar dia.
Sumber: Republika
COMMENTS