Payung Hukum Belum Ada, Pengangkatan Bidan PTT dan Honorer K2 Hanya Mimpi Belaka

Forum Bidan PTT mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan...

Forum Bidan PTT mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan payung hukum pengangkatan mereka menjadi CPNS. Payung hukum dianggap bukti keseriusan pemerintah terhadap bidan PTT.

"Kalau hanya janji-janji, kami tidak percaya lagi. Kami maunya ada hitam di atas putih," seru Ketum Forum Bidan PTT Lilik Dian Ekasari seperti yang dilansir dari JPNN, Rabu (4/11).

Dia menambahkan, MenPAN-RB harus melakukan pendekatan dengan Menkopolhukam untuk mempercepat terbitnya PP Pengangkatan Bidan PTT, honorer kategori dua (K2) dan lainnya. Tanpa pendekatan dengan Menkopolhukam, penerbitan payung hukum jadi sulit.

BACA : PAYUNG HUKUM BELUM ADA, PENGANGKATAN CPNS HONORER HANYA MIMPI

"MenPAN-RB dan Menkum-HAM kan sama-sama di bawah koordinasi Menkopolhukam, jadi mestinya Pak Yuddy mendekati Menkopolhukam. Dengan adanya payung hukum, maka jalur masuk pengangkatan CPNS makin terbuka,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyatakan, janji Yuddy akan dipercaya honorer bila payung hukum sudah ada.

"Bagaimana mau angkat, payung hukum saja belum ada. Lah, Pak Menteri bisa saja bilang mau angkat dan diupayakan 2016. Tapi payung hukumnya sudah ada tidak. Kalau PP-nya belum terbit, sama juga bohong," tegas Titi.