Guru Sudah Mulai Kehilangan Spirit Mendidik???

"Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Akankah peribahasa ini masih sering kita dengar seiring dengan berbagai "pendapatan...

"Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Akankah peribahasa ini masih sering kita dengar seiring dengan berbagai "pendapatan" dan "kesejahteraan" yang didapat? Mulai dari tunjangan sertifikasi dan kenaikan gaji. "Dulu, di pesantren diajarkan likulli syaiin zakatun, wazakatul ilmi attarbiyah, bahwa zakatnya ilmu adalah mengajar. Ironisnya, sekarang ini banyak guru yang tidak sibuk mengajar akan tetapi terlena dengan berkas-berkas sertifikasi. Walhasil mereka terdegradasi spirit keihlasannya, terjebak oleh sistem standarisasi," cetus Sekretaris Ditjen Pendis di Aula P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) Jakarta, Rabu (18/11/15) malam.

Dari hiruk pikuknya berbagai fasilitas negara untuk para guru, mulai dariBOS, tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi/profesi pendidik (TPP), ternyata masih ada dan masih banyak pendidik yang tidak terlena oleh berbagai macam tunjangan. "Para guru ngaji dan pengajar TPA/TPQ di pelosok nusantara, jangankan mendapat tunjangan dari pemerintah, mendapat gaji bulanan pun juga tak pernah didapat. Mereka mengajar dengan penuh keikhlasan, para murid pun tidak dikenakan biaya sepeserpun. Inilah potensi keikhlasan yang dimiliki Kementerian Agama," kata Isom Yusqi.

Para guru sekarang, kata arek Jawa Timur ini, sudah tergerogoti oleh jiwa tidak ikhlas, dibelenggu oleh kekuatan positivistik. Sertifikasi yang masif secara nasional akhirnya malah tidak menemui kejelasan eksistensinya. "Khalayak akhirnya bingung karena guru yang disertifikasi dan tidak, kualitasnya sama, bahkan tidak ada peningkatan kapasitas keilmuan apalagi profesionalismenya," sesal Isom.

Akhirnya, muncullah program baru yang belum tentu bagus juga, yaitu Uji Kompetensi Guru (UKG) yang tujuannya adalah guru yang baik semakin baik, yang tidak baik menjadi baik. "Namun program ini belum tentu akan menyelesaikan masalah, malah ada istilah "kalau proyek itu bagus maka bisa menambah proyek anakan lagi, proyek lama kemudian ada proyek baru lagi," kata mantan Kasubdit Ketenagaan Diktis ini.

Dalam diskusi bareng dengan Kementerian Agama dengan Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia), serta Civil Society Education Fund (CSEF) tersebut, Guru Besar IAIN Ternate ini juga menyinggung kehadiran negara yang hanya mengurusi pada aspek formal pendidikan belaka. "Padahal negara harus hadir di semua aspek," kata Isom Yusqi.

Wajar Dikdas 12 tahun yang akan digodok misalnya, ternyata ukurannya sangat kualitatif dan formal. Anggaran besar untuk pembangunan gedung, meubeler, peningkatan kualifikasi guru adalah tolok ukurnya. "Seharusnya bisa mengukur kepada hal-hal yang non-formal, bahwa proses belajar tidak harus di balik tembok. Yang paling penting adalah pemberian rekognisi, pengakuan pada kompetensinya," tegas Isom Yusqi.

Sumber: kemenag.go.id