JAKARTA - Hingga awal Oktober, jumlah PNS yang sudah teregister lewat e-PUPNS (proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi info...
Hanya saja, dari jumlah tersebut ditemukan ada 1.700 PNS yang datanya tidak valid.
"Jadi begitu diperiksa ternyata ada 1.700 PNS yang fiktif. Mereka ini terima gaji setiap bulan, hanya saja keberadaannya tidak jelas dan susah diusut," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sabtu (3/10).
Tidak validnya 1.700 PNS tersebut, menurut Bima Haria, kemungkinan karena ada satu NIP dipakai dua orang. Bisa juga karena ada kekeliruan saat verifikasi pada 2003.
"Tahun 2003 saat PUPNS pertama dilakukan, ada 300 ribuan PNS tidak valid. Setelah dibersihkan, masih tersisa 500-an PNS fiktif hingga 2013. Nah sekarang jumlahnya bertambah menjadi 1.700," terangnya, seperti yang dilansir dari JPNN.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari 3,7 juta PNS yang berhasil teregistrasi lewat sistem e-PUPNS, ada 1.700 aparatur negara fiktif. Jika dimisalkan gaji satu aparatur Rp 3 juta kemudian dikalikan 1.700 PNS, maka dalam setahun ada Rp 61,2 miliar uang negara kabur. Itu bila gajinya hanya Rp 3 juta. Bila menggunakan standar gaji PNS yang terkini Rp 4,5 juta, maka kebocorannya mencapai Rp 91,8 miliar per tahun.
Hanya saja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya belum menghitung kebocoran anggaran tersebut. "Kami belum hitung berapa kebocorannya. Kami hanya hanya menghitung PNS fiktifnya. Ironisnya mereka setiap bulan menerima gaji," kata Bima, Sabtu (3/10).
Keberadaan PNS fiktif itulah yang membuat BKN melakukan penertiban. Misalnya mencari NIP ganda, mengecek status setiap PNS, dan lain-lain.
"Fungsi e-PUPNS untuk mengecek keberadaan setiap PNS di masing-masing instansi. Itu sebabnya setiap PNS wajib mendaftar ulang karena kalau tidak bisa saja gajinya tidak dibayarkan negara lagi," tandasnya.
COMMENTS