Koordinator Forum Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FTHSI) Kabupaten Purwakarta, Sunarta Basir menegaskan pihaknya akan melaporkan ke ap...
Koordinator Forum Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FTHSI) Kabupaten Purwakarta, Sunarta Basir menegaskan pihaknya akan melaporkan ke aparat penegak hukum kasus dugaan pemalsuan data honorer kategori dua (K2) di Purwakarta.
Sunarta menyebut banyak data CPNS dari honorer K2 asal Purwakarta yang diduga palsu. Pihaknya juga menyayangkan tim verifikasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) serta Inspektorat Daerah (Irda) Purwakarta tidak selektif dan terkesan lamban menyelesaikan persoalan ini.
Padahal, sejak tahapan seleksi CPNS dari honorer K2 di Purwakarta sebanyak 1706 peserta. Namun, ada kejanggalan saat proses verifikasi data peserta yang lolos. Dimana, data yang diajukan Insfektorat sebanyak 264 orang, sementara dari BKD sebanyak 352.
"Ini yang 352 dari mana bisa menggelembung kayak gini. Seharusnya yang betul itu 264 data peserta. Saya menilai ada penambahan di sini," kata Sunarta kepada Pasundan Ekspres (Grup JPNN), Selasa (7/4) kemarin.
Usai audiensi dengan pimpinan dan jajaran Komisi 1 DPRD Purwakarta, BKD, Inspektorat dan Disdikpora di DPRD Purwakarta, Sunarta menegaskan, FTHSI tak segan bakal mempidanakan pemalsu data dan oknum yang mencurangi proses rekrutmen aparatur sipil negara.
"Syarat mengikuti CPNS K2 itu harus masuk persyaratan K2. Kenyataannya, di lapangan pihak Inspektorat dan BKD, selaku tim seleksi dan verifikasi, tidak melakukan verifikasi data secara keseluruhan. Ini berdasarkan hasil penelusuran kami," tegasnya.
Dijelaskan, aturan menyangkut reformasi birokrasi sudah jelas. Dimana, yang berhak mengikuti seleksi, merupakan honorer yang SK-nya sejak tanggal tugas pada 2005.
"Di Purwakarta banyak kejanggalan. Mulai dari dugaan pemalsuan SK, tidak transfarannya proses verifikasi sampai mengambangnya proses penyelesaian seleksi. Kami tak segan untuk menyurati dan melaporkan ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung)," ucapnya.
Sementara Di beberapa daerah, berbagai laporan menyebutkan banyaknya oknum Kepala sekolah yang berani menandatangani pernyataan beberapa anak buahnya yang notabene SK pengangkatannya disulap menjadi 1 Januari 2005. Sehingga apa yang terjadi? Yang semula tenaga honorer tersebut menjadi guru, tiba-tiba berubah menjadi tenaga administrasi disebabkan ijazah tidak sesuai. Namun, patut disayangkan Pemerintah Daerah dalam hal ini BKD membolehkan bahkan beberapa diantaranya sudah mengantongi SK CPNS.
Dikutip dari JPNN dan FTHSI
COMMENTS