Anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi menegaskan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2015-...
Anggota Komisi X DPR RI Nurhasan Zaidi menegaskan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2015-2019 belum menyentuh inti permasalahan pendidikan di Indonesia. Terutama masalah kualitas guru.
“Sangat disayangkan bahwa Renstra yang dipaparkan Menteri Anies sama sekali tidak menyentuh inti problema pendidikan kita, yaitu masalah kualitas guru. Jika pun dibahas, itu hanya karena perlunya pelatihan guru demi terlaksananya Kurikulum 2015. Jadi, di sini, posisi guru hanya instrumental,” kata Nurhasan, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Anies Baswedan, di Gedung Nusantara I, Selasa (27/01/2015) malam.
Menurut Politisi PKS ini, masalah pendidikan di Indonesia selalu bermuara pada guru. Ia menilai, Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pertengahan 2013 lalu mengalami kegagalan, karena ada faktor kekurangsiapan guru. Sehingga memaksa Mahkamah Agung memutuskan agar Kurikulum 2013 tidak dilaksanakan, kecuali jika guru betul-betul sudah siap.
“Bagaimana mungkin kita membuat dan menetapkan satu program strategis semacam Kurikulum 2013, sedangkan kita tidak tahu kondisi mutu guru yang akan melaksanakan kurikulum tersebut,” tegasnya.
Bahkan, ketika ditanyakan bagaimana cara Kemendikbud mengukur mutu kualitas guru, Nurhasan tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ini bertolak belakang dengan cara Kemendikbud mengukur kualitas murid yang begitu jelas dan dilaksanakan menggebu-gebu, yaitu melalui Ujian Nasional (UN). Apalagi tujuan UN juga semakin jelas, yaitu untuk pemetaan capaian mutu siswa, bukan lagi sebagai penentu kelulusan mereka.
Politisi asal Dapil Jawa Barat IX ini menyayangkan sikap Kemendikbud yang hanya menggebu-gebu melaksanakan UN untuk mengetahui capaian siswa saja, namun tak memiliki instrumen penilaian untuk guru guna mengetahui dan mengukur capaian mutu guru. Padahal, apa yang akan dicapai oleh siswa di sekolah tergantung dari mutu guru.
“Maka boleh saya tegaskan, UN ini tidak adil. Jika ada UN untuk siswa, mengapa tidak pula diadakan semacam UN untuk mengetahui dan memetakan kondisi mutu guru kita? Pemetaan mutu guru secara nasional mutlak perlu segera dilakukan, dengan cara yang tak kalah meyakinkan ketimbang UN,” sesalnya.
Untuk itu, dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi X memberikan catatan dan berbagai masukan mengenai Renstra Kemendikbud 2015-2019. Terutama, Kemendikbud harus segera menyelesaikan rancangan Renstra Kemendikbud, paling lambat 27 Februari 2015. Dan harus dipaparkan kepada Komisi X.
“Basis data pendidikan perlu diperkuat dan diverifikasi untuk dijadikan satu pintu yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Selain itu, Pemerintah juga harus menuntaskan wajib belajar (wajar) 9 tahun, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan mempersiapkan terlaksananya program wajib belajar 12 tahun,” jelas Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, saat membacakan kesimpulan rapat.
Politisi Demokrat ini menambahkan, Kemendikbud juga perlu merinci program-program strategis dan tahapan implementasi untuk mencapai sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah sampai 97 persen pada 2020.
Selain itu, Kemendikbud juga perlu mengambil inisiatif dengan Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan untuk menyusun renstra pembangunan pendidikan nasional.
Di satu sisi, Komisi juga mengapresiasi dibentuknya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. (sf), foto : andri/parle/hr.
COMMENTS